(Late Post) RAPAT KOORDINASI POKJA REINTEGRASI

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya sekaligus ketua Pokja Reintegrasi Bapak Hasan, S.Sos memimpin rapat Pokja Reintegrasi di Aula Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Adapun rapat tersebut diantaranya dihadiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Tri Agung Harianto, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Drs. Nasik, Djoko Priantoro, SE.SH, dan Tri Wisnu W, SH, LSM (Darul Ma’arif, PGB, LSP Central Bosch dan L KAP) serta Pengusaha. Rapat tersebut Dalam rangka membahas rencana  tindak lanjut  pelaksanaan program Reintegrasi Klien Pemasyarakatan yang berisiko tinggi (Klien Kasus Teroris).

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA KELUARGA KLIEN PENJAMIN USUL INTEGRASI DENGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA

Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Surabaya Bapak Hasan, S.Sos Memberikan Pengarahan dan Silaturahmi dengan keluarga penjamin klien usul integrasi di Aula Balai Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah agar Penjamin mengetahui tugas dan Kewajibannya sebagai seorang penjamin dari warga binaan pemayarakatan yang akan divonis bebas. Dengan demikian pihak keluarga Penjamin dapat bekerjasama dengan pihak Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap klien agar menjadi insan yang baik, berguna serta dapat kembali diterima didalam masyarakat.

PROSES/ALUR PEMBUATAN PENELITIAN KEMASYARAKAAN (LITMAS) PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA

Arti dan Tujuan Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan adalah salah satu hal yang penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan“pelanggar hukum”. Hal ini merupakan suatu metode penelitian  yang “khusus” dan penting yang harus dilakukan oleh petugas pada Balai Pemasyarakatan yakni Pembimbing Kemasayarakatan. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan  dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk menentukan terapy pembinaan yang tepat, maka laporan Penelitian Kemasyarakatan ini harus dapat memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien, sehingga segala masalah yang terkandung didalam kehidupan serta lingkungan sosialnya dicakup dalam isi  laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Kegunaan dan Manfaat Penelitian Kemasyarakatan

 

Kepentingan Laporan Penelitan Kemasyarakatan,sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali fungsi sosial para pelanggar hukum. Dengan tujuan mereka bisa kembali kearah yang wajar dan dapat berfungsi sebagaimana anggota masyarakat lainnya, maksimal manusia berguna seta ikut  berpartisipasi secara aktif, dan kreatif  dalam   pembangunan.  Dengan  mengingat  tujuan  tersebut,  maka penanganan terhadap pelanggar hukum perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian secara seksama agar tujuan tersebut bisa dicapai, baik sebelum maju kesidang pengadilan maupun sesudahnya. Dengan demikian kegunaan dan manfaat laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dapat digolongkan dalam 2 (dua) katergori sebagai berikut:

  1. Sebelum maju ke Sidang Pengadilan (Pre Adjudication)

Para pelanggar hukum ini sebelum maju kesidang pengadilan haru mengalami atau melalui beberapa proses pemeriksaan dari instansi yang tercakup dalam proses tata peradilan, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini tentunya diperlukan penelitian terhadap beberapa segi,sehingga keputusan   yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif  bagi  pelanggar hukum itu sendiri maupun terhadap pihak yang dirugikan serta untuk menegakkan keadilan dan menjaga wibawa hukum. Adapun kegunaan laporan penelitian ini sesuai dengan instansi yang bersangkutan adalah:

  • Kegunaan dan manfaat laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi pihak Kepolisian

 

Pemeriksaan terhadap orang atau anak-anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum oleh pihak kepolisian adalah merupakan penanganan para pelanggar hukum untuk yang pertama kali sehingga dalam membuat proses perkara memerlukan penelitian secara cermat danteliti, dengan tujuan agar nantinya hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga pihak Kepolisian dapat mempertimbangkannya apakah  berkasa  perkaranya  (BAP)  perlu   diteruskan  kepada  pihak Kejaksaan untuk dituntut didepan sidang Pengadilan Negeri atau tidak, maka kiranya perlu dilakukan penelitian mengenai latar belakang kehidupannya dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan si tersangka tersebut. Penelitian disini paling tidak harus dapat mengungkap mengenai apakah seseorang itu melakukan perbuatan itu hanya karena terpaksa atau akibat paksan orang lain atau situasi dan kondisi lingkungan yang memungkinkannya untuk berbuat kejahatan serta factor victim (korban) yang juga dapat mendorong orang untuk melakukan pelanggaran hukum dan faktor lain yang kirannya dapat dijadikan pertimbangan bagi proses perkaranya.

  • Kegunaan dan manfaat laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi pihak Kejaksaan

Dalam   hal  pemeriksaan  oleh  Pihak  Kejaksaan  terhadap  tersangka pelanggar hukum  perlu  memperhatikan  segi sosio politik dan sosio cultural. Jadi tidak hanya dipandang dari segi yuridisnya saja. Dalam hal ini agar pihak Kejaksaan dapat menentukan suatu tuntutan terhadap tersangka pelanggar hukum itu tidak saja dari segi yuridis, maka pihak Kejaksaan dapat mempergunakan dan memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan. Karena jika berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan ini pihak Kejaksaan dapat  mempertimbangkan apakah perkara tersebut diajukan kedepan persidangan atau cukup dideponer, kalaupun diajukan kepersidangan tentunya dengan tuntutan yang wajar dan bijaksana tanpa mengurangi hak-hak dari pihak kejaksaan itu sendiri.

  • Kegunaan dan manfaat laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi pihak Hakim

Hakim dapat menjatuhkan putusannya atau tindakannya terhadap perkara yang diajukan jaksa kesidang pengadilan harus bijaksana dan adil. Dimana hakim harus dapat memberikan suatu putusan yang mempunyai arti dalam usaha perbaikan para pelanggar hukum maupun kewibawaan hukum. Maka jika hakim memandang perlu disertakannya laporan Penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusannya memungkinkan berhasilnya usaha tersebut. Karena didalam laporan Penelitian Kemasyarakatan mencakup data mengenai penelitian sosial dan penelitian khusus serta hal-hal lain yang sifatnya memberikan informasi tentang latar belakang kehidupan dan sikap terdakwa sebelum dan setelah melanggar hukum. Sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memutuskan sebuah perkara hukum.

2. Sesudah sidang pengadilan (Adjudication)

Kegunaan  Laporan Penelitian  Kemasyarakatan sesudah  adanya  putusan (Vonis) dan tidakan (beschikking) hakim adalah merupakan bahan untuk menentukan rencana teraphi pembinaan  terhadap klien baik yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, LP Anak, dan pada BAPAS maupun para anak Negara yang pengasuhannya diserahkan kepada orang tua asuh atau instansi lain.

ALUR PEMBUATAN LITMAS BKA (BIMBINGAN KLIEN ANAK) PADA BAPAS KELAS I SURABAYA

Alur Pembuatan Litmas_001

ALUR PEMBUATAN LITMAS BKD (BIMBINGAN KLIEN DEWASA) PADA BAPAS KELAS I SURABAYA

Alur Pembuatan Litmas_002

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM (ABH)

Dengan Adanya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berfokus pada Keadilan Restoratif dan Diversi yang menekankan pada ‘pemulihan’ ketimbang ‘pembalasan’ seperti penerapan pada hukum pidana orang dewasa. Pembuatan Undang-undang ini diharapkan dapat mengubah stigma masyarakat yang memandang anak sebagai ‘kriminal’, membuat masyarakat sadar bahwa anak masih dalam masa pengembangan diri dan karenanya mereka pun belum dapat mempertanggungjawabkan perilakunya secara penuh. Pengajaran dari orang tua dan lingkungan sekitar memiliki peran besar dalam pembentukan perilaku anak tersebut.

Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain umur 12 tahun menjadi ambang batas anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, walaupun tidak secara penuh seperti halnya orang dewasa. Untuk anak yang berada di bawah 12 tahun tidak dapat dikenai pidana, namun hanya dapat diberikan tindakan sesuai dengan pasal 21 ayat 1.

Dari segi penanganan kasus ABH tentunya juga berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa. Di sini diperlukan peran serta APH, masyarakat, juga lembaga-lembaga terkait seperti Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial Profesional (Peksos), Tenaga Kerja Sosial (TKS), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). APH terdiri dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kemudian LSM yang terlibat adalah LSM yang berkecimpung dalam bidang anak, seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan sebagainya.

Terkait dengan hal tersebut, maka sesuai dengan UU. No. 11 tahun 2012 maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dituntut untuk berperan lebih besar terhadap penanganan ABH. Seperti yang telah diatur oleh UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ayat 24, PK BAPAS melaksanakan tugas dan fungsi LITMAS, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Berdasarkan data laporan pemetaan situasi ABH dan SOP penanganan perkara ABH yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), BAPAS menerapkan model pendekatan untuk tiga tahap:

  1. Tahap penyidikan di Kepolisian: PK berupaya melakukan mediasi dengan melibatkan keluarga, pihak korban, dan masyarakat setempat;
  2. Tahap pengadilan anak: PK mendampingi anak selama proses pengadilan dan berkoordinasi dengan LBH;
  3. Tahap penyidikan maupun setelah putusan hakim: PK berkoordinasi dengan panti sosial

Setelah jatuh keputusan bahwa AKH mendapatkan Tindakan dan/atau Pidana, pihak-pihak terkait akan mengawasi dan membantu AKH hingga langkah ketiga, yakni Reintegrasi. Mereka memastikan bahwa AKH dapat menyatu kembali ke dalam masyarakat seperti sedia kala.

Terkait dengan hal tersebut maka Bapas Klas I Surabaya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Surabaya sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012. Upaya dilakukan antara lain dengan memberikan bimbingan tekhnis, pelatihan dan mengikutkan PK kedalam Diklat-diklat Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu juga Dilakukan sinergi dan kooedinasi dengan Lembaga Penegak Hukum yang lain guna menambah wawasan dan pengetahuan Pembimbing Kemasyarakatan.

Serah Terima Jabatan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

bapassurabaya.wordpress.com Pada hari Jum’at tanggal 08 Agustus 2014 dilaksanakan Serah Terima Jabatan oleh Pujo Harinto, Bc.IP., S.Sos.M.Si. sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (lama) kepada Ali Musthofa Bc.IP. SH. (Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya).

Pujo Harinto, sesuai dengan SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-23.KP.03.03 TAHUN 2014 menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.

 

 

IMG_1422IMG_1423IMG_1420

PEGAWAI BALAI PEMASYARAKATAN SERING DIUNDANG UNTUK MENJADI PEMBICARA TAMU DI BERBAGAI KEGIATAN DAN INSTANSI.

bapassurabaya.wordpress.com, Disela-sela aktifitas dan kesibukan pekerjaan, beberapa pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Bapas Surabaya) tetap menyempatkan diri apabila diundang untuk menjadi pembicara di berbagai kegiatan dan instansi.

Antara lain akhir-akhir ini menjadi narasumber untuk Diskusi Publik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Diversi dan Restorasi Sistem Justice yang diadakan oleh Hotline Surabaya bekerja sama dengan Harian Surya, Kegiatan kreatifitas anak muda, yang mencakup Event Organiser, Pembuatan Scoring Film, dan Seni Alternatif, yang diadakan selama dua hari di Faculty of Fine Art – UNESA, Surabaya dan di Despro – ITS, Surabaya. (YY)

Gunung Anyar-20140429-00304

Diskusi Publik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 di Harian Surya

 

Gunung Anyar-20140429-00305

Diskusi Publik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 di Harian Surya

3

Kegiatan kreatifitas anak muda di Faculty of Fine Art – UNESA, Surabaya

7

Kegiatan kreatifitas anak muda di Despro – ITS, Surabaya

BERAGAM KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DALAM RANGKA HUT PAS KE 50 TAHUN EMAS PEMASYARAKATAN.

bapassurabaya.wordpress.com. Peringatan HUT PAS tahun ini begitu istimewa karena jatuh tepat diangka yang ke 50, atau lazim disebut tahun emas.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Bapas Surabaya) sangat antusias menyambut ulang tahun istimewa kali ini. Beragam kegiatan digelar dan diikuti oleh semua pegawai. Kegiatan-kegiatan yang digelar dan diikuti antara lain: Pengarahan HIV AIDS untuk Klien Pemasyarakatan yang digelar di Aula Bapas Surabaya, dilanjutkan dengan kerja bakti yang dibantu oleh Klien Pemasyarakatan, mengikuti lomba memasak di Rutan Surabaya, dan beragam kegiatan internal lainnya. (Erlyn/YY).

bp1

Pengarahan HIV AIDS untuk Klien Pemasyarakatan

bp2

Kerja Bakti

 

bp3

Lomba Masak

 

bp4

Lomba Masak

 

bp5 

Hasil Lomba Masak: Nasi Goreng Istimewa